Perkembangan Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa lantaran tidak ada satu bangsa pun yang bisa mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan sumber daya insan terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik lantaran pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Upaya pengembangan pendidikan di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal kemerdekaan hingga dengan masa reformasi. Beberapa perjuangan tersebut antara lain ibarat berikut.

A. Perkembangan Pendidikan pada Awal Kemerdekaan

Pada zaman penjajahan pendidikan bagi anak Indonesia sangat terbatas. Sehingga sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Ketika Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad Syafei. Beberapa perkembangan pendidikan masa awal kemerdekaan yakni sebagai berikut,

1. Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibuat Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan persoalan pengajaran. Panitia ini memberikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.
2. Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. 
3. Pada final tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. 
4. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan perguruan tinggi di beberapa kota ibarat Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas ibarat Universitas Gajah Mada.

B. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal

Perkembangan pendidikan di masa Demokrasi Liberal ditandai suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi alasannya berdasarkan Menteri Pendidikan pada ketika itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut konsepsi tersebut maka pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

1. Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diperlukan siswa sanggup mengerjakan suatu bidang tertentu.
2. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota ibarat Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang serta diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, Akademi Research Laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri ibarat Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. 
3. Pada masa Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas gres di antaranya Unhas di Makasar, Universitas Andalas di Padang di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan.

C. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya berbagai dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini yakni hasil pertama dari sistem pendidikan sesudah Kemerdekaan. Supaya mereka sanggup melanjutkan pendidikan, pemerintah memutuskan kebijakan dengan cara sebagai berikut

1. Mendirikan universitas gres di setiap provinsi dan menambah jumlah universitas yang sudah ada.
2. Mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. 
3. Untuk murid-murid yang beragama Nasrani Protestan dan Katholik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. 
4. Mendirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Nasrani dan Katholik, ibarat Universitas Islam Indonesia, Universitas Nasrani Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi.

D. Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru

Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk membuat kesempatan mencar ilmu yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada target training mahasiswa yang bisa menjawab tantangan modernisasi. Oleh lantaran itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang bekerjasama dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan yang dibutuhkan oleh pembangunan nasional. Beberapa langkah yang dilakukan pada masa orde gres yakni sebagai berikut.

1. Konsepsi sekolah pembangunan yang diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan siswa dikenalkan pada jenis-jenis lapangan serta lingkungan kerja semoga mereka sanggup melihat kemungkinan untuk memperlihatkan jasa melalui karyanya.
2. Pemerintah melakukan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.
3. Program Pemberantasan Buta Huruf semenjak 16 Agustus 1978.
4. Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, 
5. Program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).

E. Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan yang bersifat reformatif dan revolusioner dengan ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU N0, 2 Tahun 1989.

Pemerintah juga beberapa kali merubah  kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut yakni sebagai berikut.

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada kurikulum ini siswa dituntut lebih aktif memperoleh informasi, sedangkan guru sebagai fasilitator siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil mencar ilmu (learning outcomes) dan keberagaman.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat memutuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk bisa berbagi dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 
3. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan serta menekankan pada kreatifitas siswa untuk mendapat pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam pembelajaran.