Sifat Dan Pengecualian Kerahasiaan Bank

Sebagai jaminan proteksi kepada nasabah yang berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah, terdapat istilah kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank sangatlah penting semoga bank dipercaya oleh masyarakat yang kemudian mau menyimpan uangnya pada bank. Masyarakat hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memakai jasa bank apabila bank memperlihatkan jaminan bahwa pengetahuan bank perihal simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan.

Rahasia bank ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Segala sesuatu yang dimaksud disini ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya mencakup segala keterangan perihal orang dan tubuh yang memperoleh santunan layanan dan jasa dalam kemudian lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi: 

1. Jumlah kredit
2. Jumlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabanas, Sertifikat, dan surat berharga lainnya);
3. Pemindahan (transfer) uang
4. Pemberian garansi bank
5. Pendiskontoan surat-surat berharga
6. Pemberian kredit.

A. Sifat Rahasia Bank

Rahasia bank di Indonesia bersifat nisbi atau relatif. Dengan demikian, santunan data, informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan. Adapun mengenai kemungkinan pembukaan kerahasiaan bank sanggup dilakukan, apabila adanya suatu kepentingan umum. 

Di Indonesia teori relatif ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan. Mengenai sifat Rahasia Bank, ada dua teori yang sanggup dikemukakan, yaitu:

1. Bersifat mutlak, bank berkewajiban menyimpan belakang layar nasabah yang diketahui oleh bank alasannya ialah acara usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan luar biasa. Terlalu mementingkan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat terabaikan. Menurut teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini banyak dianut oleh bank-bank yang ada di Negara Swiss.
2. Bersifat nisbi atau relatif, bank diperbolehkan membuka belakang layar nasabahnya, jikalau untuk suatu kepentingan mendesak, contohnya kepentingan negara. bila ada alasan yang sanggup dibenarkan oleh undang-undang, Teori relative ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Teori ini di anut oleh bank-bank yang ada di Negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

B. Pengecualian Rahasia Bank

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan ditentukan bahwa : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya Rahasia Bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi Bank dihentikan merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut :

1. Untuk Kepentingan Pajak

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan ditentukan : “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank semoga memperlihatkan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

Untuk pembukaan (pengungkapan Rahasia Bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

• Pembukaan Rahasia Bank itu untuk kepentingan perpajakan.
• Pembukaan Rahasia Bank itu atas permintaan tertulis Menteri keuangan.
• Pembukaan Rahasia Bank itu atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.
• Pembukaan Rahasia Bank ittu dilakukan oleh Bank dengan memperlihatkan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan Menteri Keuangan.
• Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinaan Bank Indonesia.

2. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Penyelesaian piutang Bank diatur dalam Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

• Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memperlihatkan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan Nasabah Debitur
• Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
• Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

3. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana
Kepentingan peradilan Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

• Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan bank Indonesia sanggup memperlihatkan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
• Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
• Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksan atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan relasi perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

4. Untuk Kepentingan Peradilan Perdata

Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 : “Dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi Bank bersangkutan sanggup menginformasikan kepada pengadilan perihal keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memperlihatkan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara tersebut”.

5. Untuk Keperluan Tukar-Menukar Informasi Antar Bank

Tukar-menukar informasi antar Bank diatur Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perihal Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

Ayat (1) “Dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank, direksi Bank sanggup memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada Bank lain”. “Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan acara perjuangan Bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. 

6. Pemberian Keterangan atas Persetujuan Nasabah

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perihal Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

• Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibentuk secara tertulis, Bank wajib memperlihatkan keterangan mengenai simpanan nasabah kepada pihak yang tunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
• Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, mahir waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan yang berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
• Berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1), Bank wajib memperlihatkan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asal ada permintaan, atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan.

C. Sanksi Pelanggaran Kerahasian Bank

Pembukaan belakang layar bank yang tidak mengacu kepada ketentuan dari BI menurut pasal 51 ayat 1 Undang-undang perihal perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan, dan diancam dengan ketentuan pidana dan hukuman administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 dan pasal 47A jo. Pasal 52 yaitu sebagai berikut.

1. Sanksi Pidana

Di dalam pembukaan belakang layar bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan bank indonesia diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling usang 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000 dan paling banyak Rp.2.000.000.000.

• Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling usang 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.
• Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling usang 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

2. Sanksi Administratif

Bank indonesia sanggup menetapkan atau menambah hukuman administratif sebagai berikut :

• Denda Uang
• Teguran tertulis
• Penurunan tingkat kesehatan bank
• Larangan turut serta dalam acara kliring
• Pembekuan acara perjuangan tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
• Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara hingga rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
• Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan