Perkembangan Manajemen Wilayah Indonesia

Negara kita ialah negara kepulauan, Indonesia disebut negara kepulauan lantaran terdiri dari beribu-ribu pulau. Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sabang terletak di ujung barat dan Merauke terletak di ujung timur. Keteraturan suatu negara dipengaruhi oleh penerapan sistem administrasi. Sistem ini menjadi dasar pengelolaan negara. Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai wilayah cukup luas, membutuhkan sistem manajemen yang bisa menjangkau seluruh wilayah. Sistem tersebut juga harus bisa membuat pemerataan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembahasan awal mengenai pembentukan provinsi di Indonesia dilakukan pada sidang PPKI II. Dalam sidang yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1945 tersebut, dibahas mengenai pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Provinsi yang ada pada ketika itu ialah Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Maluku. Pada tahun 1945–1949 Indonesia mengalami perkembangan wilayah. Hal ini disebabkan masuknya kembali.

Belanda untuk menguasai Indonesia. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat. Pada ketika itu Indonesia terdiri atas lima belas negara bagian. Republik Indonesia ialah kepingan dari Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950 kita kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kurun waktu 1950–1966 di Indonesia telah terjadi pemekaran beberapa provinsi sebagai berikut:

• Pada tahun 1950 Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Pada tahun ini Yogyakarta mendapat status tempat istimewa.
• Pada tahun 1956 Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
• Pada tahun 1957 Provinsi Sumatra Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatra Barat. Pada tahun ini Jakarta mendapat status sebagai tempat khusus ibu kota. Selain itu, Aceh menjadi provinsi tersendiri lepas dari Sumatra Utara.
• Pada tahun 1959 Provinsi Sunda kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun ini juga dibuat Provinsi Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan.
• Pada tahun 1960 Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan.
• Pada tahun 1963 PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.
• Pada tahun 1964 dibuat Provinsi Lampung dari pemekaran Provinsi Sumatra Selatan. Selain itu, dibuat pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan).

Pemekaran wilayah ialah pemisahan suatu wilayah dari wilayah lain sehingga menjadi wilayah baru. Jumlah provinsi di Indonesia bertambah ketika Irian Barat resmi kembali menjadi kepingan dari NKRI pada tanggal 19 November 1969 dan menjadi provinsi ke-26. Irian Barat lalu namanya bermetamorfosis Irian Jaya. Selanjutnya, Timor Timur berintegrasi atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Juli 1976. Timor Timur menjadi provinsi ke-27. Pada tanggal 19 Oktober 1999 Timor Timur melepaskan diri dari NKRI. Timor Timur menjadi negara baru, yaitu Timor Leste.

Selanjutnya di Indonesia terbentuk beberapa provinsi baru. Provinsi gres yang terbentuk semenjak tahun 1999 di Indonesia sebagai berikut.

• Pada tanggal 4 Oktober 1999 Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi-Ternate yang merupakan pengembangan dari Provinsi Maluku. Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi ke-27
• Pada tanggal 17 Oktober 1999 Provinsi Banten yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi provinsi ke-28
• Pada tanggal 4 Desember 200 Provinsi Bangka Belitung yang merupakan pemekaran dari provinsi Riau dan menjadi provinsi ke-29
• Pada tanggal 22 desember 2000 Provinsi Gorontalo yang dari Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi provinsi ke-30
• Pada tanggal 21 Nopember 2001 Provinsi Papua Barat memisahkan diri dari Provinsi Papua dan menjadi Provinsi ke-31
• Pada tanggal 25 Oktober 2002 Provinsi Kepri dengan ibukota Tanjung Pinang yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau dan menjadi provinsi ke-32
• Pada tanggal 5 Oktober 2004 Provinsi Sulbar dengan ibukota Mamuju memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi provinsi ke-33
• Kalimantan Utara dengan ibukota Tanjung Selor merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

Berikut daftar provinsi yang ada di Indonesia hingga dengan ketika ini.

No.	Provinsi	Ibu Kota	No.	Provinsi	Ibu Kota
1	NAD	Banda Aceh	18	Nusa Tenggara Barat	Mataram
2	Sumatra Utara	Medan	19	Nusa Tenggara Timur	Kupang
3	Sumatra Barat	Padang	20	Kalimantan Barat	Pontianak
4	Riau	Pekan Baru	21	Kalimantan Tengah	Palangkaraya
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	22	Kalimantan Timur	Samarinda
6	Jambi	Jambi	23	Kalimantan Selatan	Banjarmasin
7	Bengkulu	Bengkulu	24	Sulawesi Utara	Manado
8	Sumatra Selatan	Palembang	25	Gorontalo	Gorontalo
9	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	26	Sulawesi Tengah	Palu
10	Lampung	Bandar Lampung	27	Sulawesi Barat	Mamuju
11	DKI Jakarta	Jakarta	28	Sulawesi Selatan	Makassar
12	Banten	Serang	29	Sulawesi Tenggara	Kendari
13	Jawa Barat	Bandung	30	Maluku	Ambon
14	Jawa Tengah	Semarang	31	Maluku Utara	Sofifi
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	32	Papua	Jayapura
16	Jawa Timur	Surabaya	33	Irian Jaya Barat	Manokwari
17	Bali	Denpasar	34	Kalimantan Utara	Tanjung Selor

Perkembangan Wilayah Laut Indonesia
Wilayah maritim Indonesia pertama kali ditentukan dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939. Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar maritim wilayah perairan Indonesia hanya mencakup jalur-jalur maritim yang mengelilingi setiap pulau atau kepingan pulau Indonesia. Lebar maritim hanya 3 mil laut. Artinya, antarpulau di Indonesia terdapat maritim internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini sanggup mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djoeanda. Pemerintah mengumumkan bahwa lebar maritim Indonesia ialah 12 mil. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 wacana Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan wacana maritim wilayah Indonesia selebar 12 mil maritim dari garis pangkal lurus. Perairan Indonesia dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia.

Pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut PBB memperlihatkan dasar aturan bagi negara-negara kepulauan untuk memilih batasan lautan hingga zona ekonomi langsung dan landas kontinen. Dengan dasar ini suatu negara mempunyai wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Berbagai sumber daya alam ibarat perikanan, gas bumi, minyak bumi, dan materi tambang lainnya sanggup dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini ialah gambar pembagian wilayah maritim berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB.

Wilayah maritim Indonesia sangat luas. Wilayah maritim Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu zona maritim teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.

1. Zona Laut Teritorial
Zona maritim teritorial ialah jalur maritim yang berjarak 12 mil maritim dari garis dasar ke maritim lepas. Garis dasar ialah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Sebuah Negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya hingga batas maritim teritorial. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas tenang baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Batas territorial Indonesia telah diumumkan semenjak Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957.

2. Zona Landas Kontinen
Landas kontinen ialah dasar maritim yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Landas kontinen mempunyai kedalaman kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Penentuan landas kontinen Indonesia dilakukan dengan melaksanakan perjanjian dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 wacana Landas Kontinen Indonesia. Pada zona ini suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Negara tersebut juga harus menyediakan jalur pelayaran yang terjamin keselamatan dan keamanannya.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ialah jalur maritim selebar 200 mil maritim ke arah maritim terbuka diukur dari garis dasar. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di zona ini negara Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Eksplorasi ialah penyelidikan wacana sumber daya alam yang ada di suatu daerah.

Eksploitasi ialah pengusahaan atau mendayagunakan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Konservasi ialah upaya pemeliharaan atau pinjaman sumber daya alam semoga tidak mengalami kerusakan. Di zona ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau pipa di bawah permukaan maritim tetap diakui sesuai prinsip aturan maritim internasional.

Pelestarian Wilayah Laut Indonesia
Sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan. Sekitar 70% wilayah Indonesia berupa lautan yang menghubungkan antarpulau. Laut memperlihatkan manfaat dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Laut menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam hayati maupun nonhayati terdapat di laut. Sumber daya alam yang ada di maritim sebagai berikut:

• Berbagai jenis biota maritim ibarat ikan, udang, cumi-cumi, kerang, kepiting, dan biota lainnya. Sumber daya alam tersebut memperlihatkan penghidupan bagi para nelayan.
• Kerang mutiara mempunyai nilai hemat yang sangat tinggi.
• Rumput maritim dibudidayakan di tempat pesisir. Budi daya ini sanggup meningkatkan pendapatan penduduk.
• Air maritim merupakan materi dasar pembuatan garam mineral.
• Berbagai materi tambang terdapat di laut, di antaranya minyak bumi.

Sumber daya alam yang ada di maritim sanggup mengalami kerusakan. Kerusakan sumber daya alam di maritim sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia. Faktor-faktor yang sanggup menimbulkan kerusakan di maritim sebagai berikut:

• Membuang sampah di laut. Pembuangan limbah industri yang mengandung materi kimia sanggup mencemari maritim sehingga biota maritim banyak yang mati.
• Penggunaan materi peledak untuk menangkap ikan mengakibatkan kerusakan terumbu karang.
• Penggunaan jaring pukat harimau dan jaring trawl mengakibatkan ikanikan kecil tertangkap sehingga populasi ikan semakin berkurang.
• Tumpukan minyak mentah di maritim mengakibatkan tamat hayat banyak sekali jenis ikan dan biota maritim lainnya.

Sumber daya alam yang ada di maritim dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, kita juga harus menjaga kelestariannya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya maritim sebagai berikut:

• Menjaga kebersihan maritim atau tidak membuang sampah sembarangan.
• Melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke maritim atau sungai.
• Melarang penggunaan pukat harimau.
• Melarang penggunaan materi peledak untuk menangkap ikan.
• Melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan.
• Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah erosi pantai.
• Hutan bakau (mangrove) juga dipakai untuk berkembang biak banyak sekali jenis biota laut.
• Memberi hukuman yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa maritim yang dilindungi.