Perjuangan Bangsa Menghadapi Aksi Militer Ii

Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia dikala itu yaitu Yogyakarta, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menimbulkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

A. Latar Belakang Agresi Militer II

Latar belakang terjadinya Agresi Militer II yakni alasannya yakni pihak bangsa Indonesia maupun pihak Belanda sama-sama mengirimkan surat kepada pihak KTN. Surat tersebut sama-sama berisi dugaan terhadap pihak indonesia maupun pihak belanda yang dianggap tidak menghormati hasil perjanjian Renville. 

L.J.M Beel sebagai Komisi Tinggi Kerajaan Belanda merupakan otak dari Agresi Militer Belanda II memiliki dua tujuan.

1. Pertama, Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan ketatanegaraan harus dihancurkan dan itu hanya sanggup dilakukan dengan Agresi Militer. 
2. Kedua, untuk membentuk Pemerintah Interim Federal yang didasarka atas Peraturan Pemerintahan dalam Peralihan, di mana wakil-wakil dari daerah-daerah federal dan unsur-unsur yang kooperatif dan moderat dari bekas Republik harus ikut ambil bab dalam PIF tanpa mewakili bekas Republik.

B. Upaya Pemimpin Bangsa Menghadapi Agresi

Sebelum macetnya negosiasi Renville sudah ada gejala bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Pemerintah RI dan Tentara Nasional Indonesia membentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Dengan seni administrasi perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta.

Presiden Sukarno dan Wapres Hatta beserta sejumlah Menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma dan lainnya ditawan tentara Belanda. Namun sebelumnya Presiden Sukarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang sedang melaksanakan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Perintah juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India. Apabila Syafruddin Prawiranegara ternyata gagal, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pernerintah pelarian (Exile Goverment) di luar negeri.

Ketika mengetahui Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya Suparjo Rustam dan Cokropranolo pergi ke luar kota untuk bergerilya. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Kemudian beberapa tokoh militer vang mengikuti jejak Jenderal Sudirman, antara lain Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel TB. Simatupang.

C. Dampak Agresi Militer II

Aksi militer Belanda II menarik perhatian PBB, alasannya yakni Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB.

Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menciptakan resolusi atas peperangan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, Dewan Keamanan PBB hasilnya mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949, yang isinya:

1. Penghentian semua operasi militer dengan segera oleh Belanda dan penghentian semua acara gerilya oleh RI
2. Pembebasan dengan segera dan dengan tidak bersyarat atas semua tahanan politik
3. Belanda harus menunjukkan kesempatan kepada pejabat pemerintah RI untuk kembali ke Yogyakarta
4. Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati dan Renville
5. Komisi Jasa Baik (Komisi Tiga Negara) diganti namanya menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan pemberian ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan