Peranan Pdri Sebagai Penjaga Eksistensi Ri

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yaitu penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Pada dikala terjadi aksi militer Belanda II, Presiden Sukarno memberi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukittinggi Presiden Sukarno juga mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi. Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.

A. Pembentukan PDRI

Sejumlah tokoh republik yang berada di Sumatera Barat ada 22 Desember 1948 mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Rapat tersebut memuruskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
No.	Nama	Jabatan
1.	Mr. Syafruddin Prawiranegara	Ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan
2.	Mr. T.M. Hassan	Wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama
3.	Ir. S.M. Rasyid	Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.
4.	Mr. Lukman Hakim	Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman
5.	Ir. Sitompul	Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan
6.	Maryono Danubroto	Sekretaris PDRI
7.	Jenderal Sudirman	Panglima Besar
8.	Kolonel A.H. Nasution	Panglima Tentara Teritorial Jawa
9.	Kolonel Hidayat	Panglima Tentara Teritorial Sumatra

B. Peranan PDRI

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI. Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. 

1. PDRI sanggup berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. 
2. PDRI berperan sebagai kunci dalam mata rantai komunikasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948.
3. PDRI berhasil menjalin korelasi dan membuatkan kiprah dengan perwakilan RI di India. Dari India info informasi keberadaan dan usaha bangsa dan negara RI disebarluaskan ke banyak sekali penjuru.
4. Dengan adanya PDRI terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya. sehingga menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan.

C. United Nations Commission for Indonesia

Untuk mempercepat penyelesaian konflik DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949 membentuk UNCI (United Nations Commission for Indonesia) sebagai pengganti KTN. Tugas UNCI yaitu membantu melancarkan negosiasi Indonesia-Belanda pasca Agresi militer II, mengurus pengembalian pemerintah RI dan berhak membantu dengan memberikan usul-usul guna penyelesaian konflik di Indonesia-Belanda.

Anggota UNCI yaitu Thomas Critcley (Australia), Herremans (Belgia), dan Horace Merle Cochran (Amerika Serikat). UNCI mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar bunyi mayoritas. UNCI mempunyai kiprah dan kekuasaan sebagai berikut.

1. Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda).
2. Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melakukan resolusi DK PBB.
3. Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara kondusif dan tenteram. 
4. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah RI dengan segera.
5. Mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai dukungan yang sanggup diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
6. Memberikan saran perihal pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketenteraman rakyat.
7. Mengawasi pemilihan umum, jikalau di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.

Peran UNCI di Indonesia yaitu sebagai berikut : 

1. Bulan Maret 1949 mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan. 
2. Pada 17 April 1949, UNCI mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merle Cohran (wakil dari Amerika Serikat). 
3. Berhasil membawa Indonesia-Belanda ke dalam negosiasi Roem-Royen. 
4. Pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949, UNCI Mengawasi negosiasi Konferensi Meja Bundar (KMB).