Penanganan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban

Pelanggaran hak warga negara terjadi saat warga negara tidak sanggup menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Negara akan sanggup berjalan dengan baik jika warga negaranya mendukung. 

A. Pencegahan Pelanggaran dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Agar pelaksanaan kewajiban dan hak baik negara maupun warga negara sanggup berjalan serasi dan seimbang perlu dilakukan tindakan-tindakan. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga ialah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sanggup diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang sanggup dilakukan untuk mengatasi aneka macam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

1. Supremasi aturan dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan aturan dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak aturan harus memenuhi kewajiban dengan memperlihatkan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memperlihatkan pinjaman kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan aturan dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan kiprah lem baga-lembaga selain forum tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara menyerupai Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Repu blik Indonesia, Komisi Nasi onal Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Per lindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempu an).
3. Meningkatkan kualitas pelayan an publik untuk mencegah terjadinya aneka macam bentuk pelanggaran hak dan peng ingkar an kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui forum pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursuskursus).
6. Meningkatkan profesionalisme forum keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kolaborasi yang serasi antarkelompok atau golongan dalam masyarakat biar bisa saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melaksanakan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani aneka macam kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, menyerupai berikut.

1. Kepolisian melaksanakan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapat rasa aman, menyerupai penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kemudian lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melaksanakan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, bahaya keamanan dari luar dan sebagainya.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penanganan terhadap kasuskasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
4. Lembaga peradilan melaksanakan kiprahnya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani aneka macam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akan tetapi, hingga kini kasus-kasus tersebut masih terjadi, menyerupai masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

1.	Mengapa?	Pemerintah mengadakan kegiatan wajib berguru 9 tahun, namun angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah disebabkan oleh faktor dari penerima didik menyerupai tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua, aksesibilitas wilayah,, dan motivasi anak. Kurangnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak disebabkan oleh kesadaran masyarakat sangat rendah serta banyaknya korupsi dan penyalahgunaan pajak.
2.	Siapa yang bertanggung jawab?	Pihak yang paling bertanggung jawab mengenai tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ialah pemerintah dan masyarakat. pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bisa memperlihatkan pemahaman kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai warga negara harus mempunyai kesadaran perihal pentingnya pendidikan dan membayar pajak.
3.	Apa Solusinya ?	Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ialah dengan intropeksi diri sendiri, apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Sedangkan pihak pemerintah dibutuhkan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kebijakan terutama perihal pajak. Seperti diketahui para penunggak pajak ialah para pengusaha yang mempunyai modal besar.

B. Membangun Partisipasi Masyarakat

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan sikap warga negaranya, yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan sikap kita mencerminkan sosok insan beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut sanggup ditampilkan dalam sikap di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

No.	Lingkungan	Perilaku Yang Ditampilkan
1.	Di lingkungan keluarga	Menghormati anggota keluarga yang lebih tua Mengeluarkan pendapat dengan baik Masing-masing  anggota keluarga menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik
2.	Di lingkungan sekolah	Guru dan penerima didik memahami kewajiban dan haknya di sekolah Sebagai penerima didik harus mematuhi peraturan yang dibentuk oleh sekolah, sedangkan bagi guru menjalankan isyarat etik profesinya. Sebagai penerima didik kiprah utamanya ialah belajar, jadi waktu di sekolah dipakai sepenuhnya untuk menuntut ilmu.
3.	Di lingkungan masyarakat	Saling menghargai dan saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Memahami dengan baik apa yang menjadi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Saling mengingatkan perihal hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada silang sengketa.
4.	Di lingkungan bangsa dan negara	Sebagai warga negara wajib menaati peraturan atau undang-undang yang dibentuk pemerintah. Melaksankan kewajiban terlebih dahulu gres menuntut hak, jangan menuntut hak tapi lalai akan kewajiban. Memdukung semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakayat, apabila ada kebijakan yang kurang sempurna sanggup disampaikan melalui wakil rakyat.