Perubahan Masyarakat Era Orde Gres Hingga Reformasi

Orde gres merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Orde Baru yaitu suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru yaitu suatu orde yang mempunyai perilaku dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan usang dengan perikehidupan gres dan secara aturan menuju kearah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia gres dengan tatanan baru.  Gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa tersebut mengusung enam jadwal reformasi yaitu: Adili Soeharto dan krono-kroninya, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Penghapusan Dwifungsi ABRI, Otonomi tempat yang seluas-luasnya, Supremasi hukum, dan Pemerintahan yang higienis dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Berikut ini beberapa perubahan baik bidang politik, sosial, dan ekonomi.

A. Kehidupan Politik
1. Masa Orde Baru
Penataan politik dalam negeri

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) yaitu Kabinet AMPERA dengan kiprah yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk membuat stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Selanjutnya sehabis sidang MPRS tahun 1968 memutuskan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang gres dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, 
2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya. Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melaksanakan : Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966...
3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar)
4. Pemilihan Umum. Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
5. Peran Ganda ABRI. Guna membuat stabilitas politik maka pemerintah menempatkan kiprah ganda bagi ABRI yaitu sebagai kiprah hankam dan sosial. Sehingga kiprah ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. 
6. Pemasyarakatan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai anutan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.

Penataan politik luar negeri

Pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upaya-upaya pembaharuan dalam politik luar negeri:

• Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB. Pada tanggal 3 Juni 1966 alhasil disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Indonesia secara resmi alhasil kembali menjadi anggota PBB semenjak tanggal 28 Desember 1966.
• Membekukan relasi diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Sikap politik Indonesia yang membekukan relasi diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan perebutan kekuasaan tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
• Normalisasi relasi dengan beberapa negara. Indonesia memulihkan relasi dengan Singapura dan Malaysia

2. Kehidupan Politik Masa Reformasi
Secara singkat sanggup dilihat beberapa perubahan bidang politik pada masa pasca reformasi

1. Adanya kebebasan beropini dan kepentingan yang tidak pernah direalisasikan pada masa Orde Baru
2. Berkurangnya cara-cara kekerasan terhadap masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah. Dimana pada masa Orde Baru, tokoh-tokoh pengkritik pemerintah akan dipenjarakan, dan adanya para Petrus (penembak misterius) yang diduga pembunuh bayaran pemerintah yang bertugas untuk “menghabisi” orang-orang yang berusaha membuka kedok pemerintah.
3. Perbaikan bidang HAM yang pada masa Orde Baru banyak dilanggar oleh pemerintah sendiri
4. Semakin tingginya partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam banyak sekali kegiatan politik, terutama dalam pembentukan partai. Pada perhitungan awal reformasi, ada lebih dari 80 parati politik yang terbentuk walau banyak pula yang tergusur pada dikala masa registrasi resmi dibuka
5. Semakin diterapkannya otonomi daerah, dimana kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah sentra tetapi tempat juga diberi kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri
6. Keadilan semakin terasa menyeluruh pada masyarakat Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa menjadi sama haknya dengan WNI lainnya, ratifikasi agama Konghucu, dan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai libur nasional

B.  Kehidupan Ekonomi
1. Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada permulaan Orde Baru jadwal pemerintah berorientasi pada perjuangan evakuasi ekonomi nasional terutama pada perjuangan mengendalikan tingkat inflasi, evakuasi keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah dengan cara sebagai berikut: Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi, Kerja Sama Luar Negeri, dan Pembangunan Nasional

Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara sedikit demi sedikit yaitu: Jangka panjang meliputi periode 25 hingga 30 tahun. Jangka pendek meliputi periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita.

Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras.

2. Masa Reformasi
Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan abad Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Untuk menuntaskan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
2. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
3. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
4. Membentuk forum pemantau dan penyelesaian kasus utang luar negeri
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 perihal Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
7. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melaksanakan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
2. Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, ibarat Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi tempat (kebebasan tempat untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
3. Makin rumitnya duduk kasus ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara dengan tujuan melindungi perusahaan negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, lantaran BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Masa kepemimpinan SBY selama dua periode ditandai beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi.

1. Mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat..
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak hingga ke tangan yang berhak, dan pembagiannya mengakibatkan banyak sekali kasus sosial. 
3. Pemerintah melaksanakan beberapa jadwal gres yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
4. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka dibutuhkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
5. Selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. 
6. Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan sanggup menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025

C. Keadaan Sosial-Budaya

1. Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, ibarat Surat Edaran No.06/Preskab/6/67 yang memuat perihal perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia, contohnya Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cinapun dilarang.

Mulai 1997 sehabis kondisi politik-sosial-ekonomi mulai tidak stabil, maka terjadilah penindasan oleh pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengrusakan aspek sosial di masyarakat. Pemaksaan institusi untuk kepentingan politik dilakukan lantaran tuntutan akan kestabilan di pemerintahan. Namun pada masa itu pula kesenjangan sosial semakin meningkat akhir kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan melupakan pemerataan serta distribusi yang adil.

2. Masa Reformasi

Pada masa reformasi terjadi perubahan keadaan social-buadaya dari masa orde baru, yaitu : Partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa sangat menonjol. Pada umumnya mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali orang-orang Tionghoa yang menentukan profesi sebagai guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, pengacara, hakim, jaksa, advokat, bahkan polisi dan tentara. Mereka mendirikan banyak sekali sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengan Atas dan banyak sekali universitas.

Di bidang pendidikan mereka banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari kursus bahasa Inggris, Mandarin, komputer hingga perguruan tinggi dan universitas. Kalangan mudanya secara aktif mulai memasuki bidang-bidang profesi di luar wilayah bisnis semata