Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Orde gres merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Tujuan usaha Orde Baru yaitu menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melakukan amanat masyarakat maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui Program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (Pelita) yang di dalamnya mempunyai misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan Rakyat semenjak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 tetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN). GBHN merupakan contoh umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam planning pembangunan lima tahun (Repelita). Repelita berisi program-program kongkrit yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, dalam repelita ini dimulai semenjak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian populer dengan konsep Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (1969-1994) berdasarkan indikator ketika itu pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup berpengaruh bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1995-2020).

Sejak Pembangunan Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru tetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu: (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan; (4) pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha; (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan (8) pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Bidang	Kegiatan
Pertanian	Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas). Di sisi lain pemerintah juga membuat Badan Urusan Logistik (BULOG). Menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bab dari pembangunan nasional. Mengembangkan institusi penelitian menyerupai BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) yang berkembang untuk menghasilkan penemuan untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup populer yaitu Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). Diperkenalkan juga administrasi usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti bisa meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain yaitu Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh. Kelompencapir diresmikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/Kep/Menpen/1984.
Pendidikan	Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No 10/1973 wacana Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama kegiatan SD Inpres yaitu pembangunan 6.000 gedung SD. Program wajib berguru pada abad Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984. Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 wacana Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Penuntasan buta abjad pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok berguru atau ”kejar”.
Keluarga Berencana (KB)	Keberhasilan ini dicapai melalui kegiatan KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia.
Kesehatan Masyarakat, Posyandu	Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah pada tahun 1951, Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan sentra training tenaga. Kemudian didirikan Health Centre (HC) di 8 lokasi, yaitu di Indrapura (Sumut), Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari (Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan kegiatan pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN). Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi