Pemerintahan Herman Williem Daendels

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda sehingga muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan gres sebagai kepingan dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf yaitu Louis Napoleon saudara dari Napoleon Bonaparte.

Dalam pengasingan, Raja Willem V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang populer dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu yaitu semoga para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan daerahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa kawasan di Hindia menyerupai Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melaksanakan blokade terhadap Batavia.

Mengapa Inggris melaksanakan blokade terhadap Batavia? Inggris melaksanakan blokade terhadap Batavia semoga Batavia tidak jatuh ke pihak Perancis sehabis keluarnya "Surat-surat Kew" dari Raja Willem V. Indonesia merupakan sentra penghasil rempah-rempah yang terbesar dikala itu. Tak heran bila banyak Negara di eropa berebut wilayah indonesia

Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diharapkan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Jawa semoga tidak dikuasai Inggris. Daendels melaksanakan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, manajemen pemerintahan, dan sosial ekonomi.

Bidang pertahanan dan keamanan

Memenuhi kiprah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melaksanakan langkah-langkah:

1. Membuat Grote Postweg (Jalan Raya Pos) dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) semoga di setiap kota/kabupaten yang dilaluinya terdapat kantor-kantor pos sehingga penyampaian informasi akan lebih cepat.
2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan sebagai antisipasi terhadap serangan dari tentara Inggris yang juga ingin menguasai Jawa.
3. Membangun pangkalan angkatan maritim di Merak dan Ujung Kulon.
4. Menambah jumlah pasukan dari 4.000 orang menjadi 18000 orang, yang sebagian besar orang-orang Indonesia (dari Maluku, Jawa).
5. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

Bidang Pemerintahan

Daendels juga banyak melaksanakan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan moral istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Daendels mulai melaksanakan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, contohnya dikala terjadi pergantian raja. Daendels juga melaksanakan beberapa tindakan yang sanggup memperkuat kedudukannya di Nusantara.

1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan kawasan prefectuur/prefektur (wilayah yang mempunyai otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek pribadi bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih mempunyai hak-hak feodal tertentu.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.

Bidang Peradilan

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melaksanakan perbaikan di bidang peradilan.

1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibuat di setiap prefektur, contohnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.

Bidang Sosial Ekonomi

Daendels juga diberi kiprah untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Daendels melaksanakan banyak sekali tindakan yang sanggup mendatangkan laba bagi pemerintah kolonial.

1. Daendels memaksakan banyak sekali perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang pada dasarnya melaksanakan penggabungan banyak kawasan ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, contohnya kawasan Cirebon,
2. Meningkatkan perjuangan pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laris di pasaran dunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.

Dampak Kebijakan Daendels

1. Dampak positif bagi Indonesia yaitu yang pertama sanggup kita rasakan yaitu sarana dan prasarana jalan raya Anyer-Panarukan yang dibuat pada zaman pemerintahan Daendles. Manfaatnya masih sanggup kita rasakan. Pembangunan Jalan Raya Pos ditujukan untuk kepentingan militer, akan tetapi usang kelamaan pembangunan ini malah memperkuat posisi perekonomian kota-kota yang dilaluinya.
2. Dampak negatifnya yaitu Daendels mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam pembuatan pangkalan di Ujungkulon, sebab lokasi yang begitu jauh, sulit dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh sebab itu, masuk akal jikalau kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang meninggal.
3. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan: kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa kawasan maupun rakyat, munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta, dan pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

Walaupun bahwasanya langkah-langkah yang diambil Daedels bahwasanya tidak salah, akan tetapi dikarenakan pelaksanaannya yang sangat diktator sehingga selain banyak raja-raja Indonesia yang menentangnya. Setelah tiga tahun pemerintahannya, Daendels kemudian digantikan oleh Jansens yang awalnya yaitu gubernur jendral ditanjung harapan.

Pemerintahan Janssen (1811
Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Pengalaman pahit Janssen dikala terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia.

Beberapa ahad berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajuritprajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih berpengaruh sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan jadinya mengalah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.