Dampak Pendudukan Jepang Di Indonesia

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saat Jepang menjajah Indonesia, mereka melaksanakan banyak sekali tindakan yang bisa menunjukkan dampak bagi bangsa Indonesia.

Pemerintah Jepang menciptakan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan jajahannya, yang kesemuanya tidak terlepas dari praktek-praktek eksploitasi terhadap bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang melaksanakan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: Menganggap Jepang sebagai saudara bau tanah bangsa Asia (Hakko Ichiu); Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya & Jepang pelindung Asia);

Pemerintah Jepang juga melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji, dan menarik simpati organisasi Islam MIAI. Dengan propaganda-propaganda tersebut menjadikan dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak tersebut antara lain dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, birokrasi, dan militer.

A. Bidang Politik

1. Jepang melaksanakan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang.
2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan harapan Jepang, contohnya desa dengan Ku, kecamatan dengan So, kawedanan dengan Gun, kotapraja dengan Syi, kabupaten dengan Ken, dan karesidenan dengan Syu. 
3. Jepang membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang mencakup Jawa-Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukittinggi, angkatan maritim di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian berpusat di Ujungpandang (sekarang Makassar).
4. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan kearah Tokyo dengan membungkukkan tubuh 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tenno Heika..
5. Jepang membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, menyerupai gerakan Tiga A dan Gerakan Putera. Tujuan utama pemerintah Jepang ialah menghapuskan efek Barat dan menggalang masyarakat semoga memihak Jepang.
6. Pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943.

B. Keadaan Sosial-Budaya dan Ekonomi

1. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk menciptakan benteng-benteng pertahanan.
2. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Para pekerja romusa itu juga dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya.
3. Kondisi masyarakat menyedihkan sebab materi masakan sulit didapat, penyakit kudis menjangkiti masyarakat, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar, barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan sehingga mereka memakai karung goni sebagai materi pakaian.
4. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Rakyat dihentikan menanam tebu dan menciptakan gula. 
5. Masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinilai mempunyai kegunaan bagi masyarakat luas, menyerupai memperbaiki jalan, akses air, atau menanam pohon jarak. Pemerintah Jepang tonarigumi (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.
6. Komunikasi di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar,karena semua akses komunikasi dikendalikan oleh Jepang.
7. Semua nama-nama kota yang memakai bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia, menyerupai Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 
8. Karya para seniman semoga tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah sentra kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang berjulukan Keimun Bunka Shidosho.
9. Para gadis dan perempuan tersebut di sekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai perempuan penghibur. Kamp-kamp tersebut sanggup ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat.

C. Pendidikan

1. Untuk memudahkan pengawasan pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan enam tahun.
2. Para siswa harus mempelajari budbahasa istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak tubuh sebelum pelajaran dimulai. 
3. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib.
4. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi ialah Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung. Jepang juga membuka perguruan pamong praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada ketika itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran.
5. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melaksanakan indoktrinisasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibuat untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia kiprah berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda cerdik untuk mencapai kemerdekaan.
6. Para pelajar dianjurkan untuk masuk militer menyerupai heiho, seinenden. Mereka dilatih baris berbaris dan perang meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam seinenden mereka dijadikan barisan pencetus atau suisintai.

D. Birokrasi dan Militer

1. UU No. 27 perihal Aturan Pemda dan UU No.28 perihal Aturan Pemerintah Syu dan Tokubetshu Syi, maka berakhirlah pemerintahan sementara.  Seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas syu, syi, ken, gun, son, dan ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan diubahsuaikan dengan struktur Jepang.
2. Pada pendudukan Jepang juga dibuat Chou Sangi yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volkstraad. Dalam Volkstraad masih sanggup dilakukan kritik pemerintah dengan bebas. Sementara chou sangi tidak sanggup melaksanakan hal itu.
3. Rakyat Indonesia menerima kesempatan untuk berlatih militer. Mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan memakai senjata, sampai organisasi militer, dan latihan perang.