Pengertian Dan Sifat Pengendalian Sosial

Setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang tentram, damai, dan teratur sehingga suatu sistem untuk mengatur semua sikap yang menjadi tujuan tersebut. Masyarakat perlu adanya pengendalian sosial. Peraturan merupakan ketentuan yang berlaku di masyarakat yang berisi hal-hal mengenai hak dan kewajiban setiap anggota. Peraturan biasanya dilengkapi hukuman sebagai kekuatan untuk memaksa. Sayangnya, sebagian orang bersikap apriori terhadap peraturan sesudah melihat banyak anggota masyarakat yang melanggarnya, secara sengaja atau tidak karena karena orang tersebut tidak yakin pada prosedur penegakan peraturan.

A. Pengertian Pengendalian Sosial
Secara umum sanggup disimpulkan bahwa pengendalian sosial ialah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan guna mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial. Berikut pengertian pengendalian sosial berdasarkan para ahli, antara lain :

1. Peter L Berger . Pengendalian sosial ialah banyak sekali cara yang dipakai masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang
2. Joseph Stabey Roucek. Pengendalian sosial ialah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terpola yang didalamnya individu diajarkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk beradaptasi pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok.
3. Horton dan Hunt. Pengendalian sosial ialah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang renta atau masyarakat sehingga para anggotanya sanggup bertindak sesuai cita-cita kelompok atau masyarakat.
4. Bruce J Cohen. Pengendalian sosial ialah cara-cara atau metode yang dipakai untuk mendorong seseorang supaya berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat tertentu.

B. Sifat Pengendalian Sosial
Ayah dan ibu memberi pesan tersirat supaya kalian rajin berguru dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satu bentuk pengendalian sosial. Seorang polisi kemudian lintas mengatur arus kendaraan di perempatan jalan yang selalu ramai setiap jam berangkat sekolah. Ini pun bentuk pengendalian sosial. Jika demikian, pengendalian sosial dibagi menjadi beberapa sifat. Berdasarkan sifat, pengendalian sosial sanggup dibedakan menjadi tiga, berikut ini.

1. Tindakan Preventif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melaksanakan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid supaya tidak terlambat tiba ke sekolah.
2. Tindakan Represif. Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu alasannya terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, hukuman skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan.
3. Tindakan Kuratif. Pengendalian sosial bersifat kuratif ialah pengendalian sosial yang dilakukan pada dikala terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya alasannya tertangkap berair menyontek pada dikala ulangan. bertujuan untuk memberi penyadaran kepada sikap dan memberi efek jera,

Berdasarkan Cara atau Perlakuan Pengendalian Sosial pengendalian sosial sanggup dikelompokan menjadi tindakan persuasif dan tindakan koersif.

1. Tindakan Persuasif. Pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan contohnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat supaya bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Contoh pengendalian sosial persuasif secara ekspresi ialah seorang ibu menasehati anaknya yang akan pergi ke sekolah supaya tidak terlibat tawuran atau melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai nilai dan norma. 
2. Tindakan koersif ialah pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara pemaksaan dalam hal ini bentuk pemaksaan diwujudkan dengan sumbangan hukuman atau eksekusi sesuai dengan kadar penyimpangannya, pola PKL.

Pengendalian Gabungan. Pengendalian sosial yang merupakan perpaduan antara preventif dan represif dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan dan sekaligus untuk memulihkan kembali supaya keadaan kembali normal ibarat sedia kala. Contoh dari pengendalian sosial jenis ini ialah operasi yustisi yang digelar kepada seluruh warga masyarakat; sumbangan penyuluhan akan pentinganya kepimilikan KTP (preventif), serta pengadaan operasi yustisi untuk menjaring warga yang tidak terperinci identitiasnya (represif).

Selain sifat pengendalian sosial tersebut, masih terdapat pengendalian resmi dan pengendalian tidak resmi. Pengertian kedua pengendalian itu sebagai berikut.

1. Pengendalian resmi ialah pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh forum resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukuman yang terperinci dan mengikat. Pengawasan didasarkan pada penugasan oleh badan-badan resmi. Cara pengendalian diatur dengan peraturan formal. Lembaga pengendalian resmi, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan mahkamah militer.
2. Pengendalian tidak resmi ialah pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang terperinci atau tanpa hukuman aturan yang tegas. Pengendalian dilakukan untuk memelihara peraturan-peraturan tidak resmi milik masyarakat. Peraturan tidak dirumuskan secara terperinci dan diwujudkan dalam aturan tertulis, tetapi diingatkan oleh masyarakat. Dilakukan dalam kelompok primer, ibarat keluarga, RT, asrama, paguyuban kematian, atau kumpulan arisan.